TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023

Abstract

Penggelapan dana merupakan salah satu bentuk tindak pidana terhadap harta kekayaan yang tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga merusak kepercayaan dan tatanan sosial masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana penggelapan dana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta mengkaji penggelapan dana dalam perspektif hukum pidana Islam, termasuk perbandingan bentuk pertanggungjawaban dan sanksi pidana pada kedua sistem hukum tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach).

Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur tindak pidana penggelapan dana dalam Pasal 486, sedangkan hukum pidana Islam mengkategorikannya sebagai khiyānah yang termasuk jarīmah ta'zīr. Kedua sistem hukum sama-sama memandang penggelapan dana sebagai perbuatan melawan hukum yang harus dipertanggungjawabkan, namun berbeda dalam dasar hukum dan sistem pemidanaannya. Hukum pidana nasional menitikberatkan pada asas legalitas dan kepastian hukum, sedangkan hukum pidana Islam mengedepankan nilai amanah, keadilan, dan kemaslahatan melalui sanksi ta'zīr yang bersifat fleksibel. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kedua sistem hukum memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi harta kekayaan, mewujudkan keadilan, dan mencegah terjadinya tindak pidana penggelapan dana, sehingga nilai-nilai hukum pidana Islam tetap relevan untuk memperkuat pembaruan hukum pidana nasional