EDUKASI HUKUM TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT DALAM PROSES PELAPORAN TINDAK PIDANA DI KELURAHAN SIDODADI, KECAMATAN BATALAIWORU, KABUPATEN MUNA

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman masyarakat Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna mengenai hak dan kewajiban mereka dalam proses pelaporan tindak pidana, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam pelaporan. Selain itu, penelitian ini merumuskan strategi edukasi hukum yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam, kuesioner, dan observasi partisipatif terhadap 50 warga Kelurahan Sidodadi yang dipilih secara purposive, serta aparat kelurahan dan petugas kepolisian sektor setempat. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal, dan dokumen resmi. Analisis data dilakukan secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat (72%) memiliki pemahaman yang rendah mengenai hak-hak korban tindak pidana, seperti hak atas pendampingan hukum, hak memperoleh informasi, dan hak atas perlindungan identitas. Sebanyak 64% responden tidak mengetahui kewajiban mereka sebagai pelapor, termasuk kewajiban memberikan keterangan yang benar dan menjaga barang bukti. Hambatan utama pelaporan meliputi rasa takut akan intimidasi pelaku (48%), ketidakpercayaan pada proses hukum (36%), dan kurangnya sosialisasi (28%). Edukasi hukum yang pernah diterima hanya bersifat sporadis dan tidak terstruktur. Diperlukan program edukasi hukum yang komprehensif dan berkelanjutan, melibatkan aparat kelurahan, kepolisian, dan lembaga swadaya masyarakat. Edukasi harus menekankan pada aspek hak dan kewajiban secara praktis, serta menyediakan saluran pelaporan yang aman dan mudah diakses. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan posko bantuan hukum di tingkat kelurahan dan pelatihan bagi kader hukum masyarakat.